Jakarta – Upaya menjaga kelestarian hutan Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Di tengah berbagai kampanye penyelamatan lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyusutan kawasan hutan belum sepenuhnya melambat. Ironisnya, sebagian besar kehilangan tutupan hutan justru terjadi melalui mekanisme yang sah. Kondisi ini menegaskan bahwa Deforestasi legal tinggi masih menjadi persoalan krusial dalam tata kelola kehutanan nasional.
Selama ini, deforestasi kerap dikaitkan dengan praktik ilegal seperti pembalakan liar. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pembukaan hutan dengan izin resmi memiliki kontribusi yang signifikan. Izin usaha perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur membuka ruang alih fungsi hutan dalam skala luas. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa Deforestasi legal tinggi berlangsung secara sistematis dan dilegalkan oleh regulasi.
Di sejumlah daerah, perubahan bentang alam tampak jelas. Kawasan hutan yang sebelumnya menjadi penyangga ekosistem kini berganti menjadi lahan produksi. Dampaknya tidak hanya terlihat pada berkurangnya tutupan hijau, tetapi juga pada meningkatnya risiko bencana. Banjir bandang, longsor, dan kekeringan menjadi peristiwa yang semakin sering terjadi. Para ahli menilai, Deforestasi legal tinggi memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya kerentanan lingkungan di berbagai wilayah.
Selain dampak ekologis, deforestasi berizin juga membawa konsekuensi sosial. Masyarakat adat dan warga lokal yang hidup bergantung pada hutan sering kali menjadi pihak paling terdampak. Kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya memicu konflik agraria yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, masyarakat berhadapan langsung dengan perusahaan pemegang izin. Situasi ini memperkuat pandangan bahwa Deforestasi legal tinggi bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga menyangkut keadilan sosial.
Pengamat kehutanan menilai, tingginya deforestasi legal tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pasca penerbitan izin. Meski analisis mengenai dampak lingkungan menjadi syarat utama, implementasi di lapangan kerap tidak sejalan dengan rencana yang disetujui. Setelah izin diterbitkan, pengawasan sering kali minim, sehingga praktik pembukaan lahan melampaui batas yang ditetapkan. Akibatnya, Deforestasi legal tinggi terus berulang tanpa penindakan tegas.
Pemerintah telah berupaya menekan laju kehilangan hutan melalui berbagai kebijakan, termasuk moratorium izin baru di kawasan tertentu. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif. Izin lama masih berjalan dan bahkan diperpanjang. Evaluasi menyeluruh terhadap izin yang sudah terbit masih terbatas. Kondisi ini membuat Deforestasi legal tinggi tetap menjadi ancaman nyata meskipun regulasi terus diperbarui.
Dari sisi ekonomi, sektor berbasis lahan memang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Perkebunan dan pertambangan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, para ekonom lingkungan mengingatkan bahwa keuntungan jangka pendek tersebut sering kali tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas lingkungan, hingga biaya penanggulangan bencana menjadi beban yang harus ditanggung negara. Dalam konteks ini, Deforestasi legal tinggi dipandang sebagai kebijakan yang kurang berkelanjutan.
Sorotan internasional terhadap kondisi hutan Indonesia juga semakin kuat. Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memegang peran penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Pembukaan hutan berizin berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan hilangnya keanekaragaman hayati. Fakta tersebut menjadikan Deforestasi legal tinggi sebagai isu global yang berdampak lintas batas negara.
Sejumlah organisasi lingkungan mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi dalam sistem perizinan. Publikasi data izin, peta kawasan, serta hasil evaluasi lingkungan dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Tanpa keterbukaan, potensi penyalahgunaan izin akan terus terjadi. Mereka menilai, pengendalian Deforestasi legal tinggi harus dimulai dari reformasi tata kelola yang menyeluruh dan partisipatif.
Penegakan hukum juga menjadi faktor kunci. Legalitas izin tidak seharusnya menjadi pembenaran atas pelanggaran lingkungan. Ketika perusahaan terbukti melanggar ketentuan, sanksi tegas perlu diterapkan, termasuk pencabutan izin. Audit berkala terhadap aktivitas pemegang izin dinilai penting untuk memastikan kepatuhan. Langkah ini diyakini dapat menekan Deforestasi legal tinggi secara signifikan.
Ke depan, para pakar menekankan perlunya perubahan paradigma pembangunan. Hutan tidak lagi dipandang semata sebagai sumber eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai aset ekologis jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa langkah nyata dan konsisten, Deforestasi legal tinggi dikhawatirkan akan terus menggerus hutan dan meninggalkan dampak serius bagi generasi mendatang.
